Kepri Terpilih Menjadi Salah Satu Lokasi Pengukuran Indeks Harmoni 2024

Kemenag Bintan (Humas) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hafrizal, membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung di aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur Provinsi Kepri, Istana Kota Piring, gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Dompak, Kamis (11/7/2024). Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Bintan, H. Erman Zaruddin yang ikut mengikuti pembahasan tersebut.

Dalam sambutannya, Hafrizal menyampaikan ucapan terima kasih kepada kemendagri yang telah menunjuk Kepri sebagai lokasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi indeks harmoni 2024.

"Kepri adalah miniatur Indonesia, karena seluruh agama, suku, dan bangsa yang sah ada di sini," ungkap Hafrizal.

Ia mengatakan, kemajemukan yang kaya di Kepri mencerminkan keanekaragaman yang ada di Indonesia.

“Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu, Kepri meraih predikat nomor satu dalam hal kerukunan umat beragama," tambahnya.

Prestasi ini menunjukkan pentingnya harmoni di antara masyarakat Kepri, yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Hafrizal berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memiliki perhatian yang sama dalam mendukung harmoni di Kepri.

“Peran serta ASN sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam ini," ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Tanjungpinang, Thamrin Dahlan, mengatakan keharmonisan masyarakat di Kepri sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak masa Kesultanan Riau Lingga.

"Ini terbukti dengan adanya perjanjian Melayu Bugis. Kehidupan masyarakat Melayu yang terbuka dan menerima siapa saja dan apa adanya merupakan pondasi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat Kepri, dari masa lalu hingga masa yang akan datang," ujarnya.

Dalam acara tersebut, narasumber dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta akademisi memaparkan terkait sistem pengukuran dan alat ukur indeks harmoni bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Mereka juga menguraikan manfaat dari pengukuran harmoni, seperti menjaga stabilitas sosial, meningkatkan koordinasi antar lembaga, mendukung investasi dan pembangunan, serta meningkatkan citra daerah.